Pasang Guard Drill Jalan Siosar Aman
Tampak komponen Guard Drill (Besi Pembatas) di jalan menuju siosar yang akan dipasang para pekerja. Foto/Rudi Surbakti.
METROPUBLIKA-TANAH KARO |Kondisi jurang di area tanjakan bahu jalan menuju relokasi siosar yang selama ini dinilai ranjau bagi penumpang dan pengguna kenderaan telah dinyatakan aman. Jalan berjurang curam yang sudah pernah menelan jiwa bocah pelajar anak pengungsi sinabung tersebut telah dipasang “Guard Drill” sebagai pengaman kenderaan, Selasa (23/3/2016).
“Saya tidak tau persis apakah pihak swasta atau pemerintah yang memasang besi pembatas jalan yang selama ini diragukan warga. Tapi bagi saya, siapapun yang melakukan pemasangan tersebut kita layak mengucapkan banyak terima kasih. Karena kalau kondisi itu dibiarkan berlarut-larut bakal kembali merenggut nyawa,” ujar Sekretaris LSM KCBI Karo Lamhot Situmorang, Selasa (23/3/2016) di Siosar.
Disinggung apakah warga juga tidak selayaknya mengetahui pihak mana dan anggaran dari mana yang dipergunakan. Situmorang berkilah, bahwa hal itu urusan kedua, karena menurutnya dalam konteks penyelamatan kelengkapan administrasi dinilai sebatas formalitas. Dikatakan, jauh sebelumnya dia berharap untuk pemasangan Guard Drill dibijaksanai Pemkab Karo.
“Emang kalau warga yang melintas mengetahui siapa pekerja dan sumber dana, bisa mengubah kecuraman jurang menjadi sejajar jalan itu ya. Nah, jadi itu juga perlu tapi bukan itu yang terpenting, makanya aktivis kontrol sosial itu dituntut “cerdas” dan “peka”, jika dua kalimat itu tidak kita miliki setidaknya “Ketulusan”.
Mohon maaf, bukan menggurui, untuk saat ini lebih baik kita tanyakan kedalaman besi penyanggah yang akan ditanam dan metode pemasangannya daripada ngotot macam betul nanya administrasi dan dananya. Apalagi pake nanya siapa bos pekerjanya, ya langsung ketahuanlah ada apanya. Soal sumber dananya, saya sangat berharap anggarannya diadopsi dari APBD Karo T.A 2016,” ujar Lams.
Tujuan sebagian menggunakan dana APBD, kata Lams lagi, agar “Tendi” (jiwa) para pengungsi sinabung tidak “Megelut” (tersinggung), selain itu agar pemerintah daerah tidak kaku menggunakan dana hasil tradisi silva yang menumpuk di kas daerah sebagai dana pendahuluan demi penyelamatan warga.
“Banyak hal kecil kita abaikan padahal itu suatu pelajaran emas menjadi bekal ketika menghadapi masalah besar. Ini sudah terbukti di karo, hal kecil diperdebatkan yang berdampak memicu hal besar. Pemerintah Pusat menggencarkan program “Percepatan” Penanganan Relokasi Siosar, tapi segelintir kelompok terkesanMENGHAMBAT bermuara “Perlambatan”.
Sampai detik ini saya masih penasaran bunyi pasal 5 UU No. 24 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab atas bencana yang dialami masyarakat. Fakta di daerah justru sebaliknya, konsep “Menghambat” nyata dilancarkan. Perlu diketahui, sesuai UU No.24 Tahun 2007, bahwa pihak yang menghambat penanganan bencana dapat dipidanakan,” tegas pendiri Tim ‘Baret